Jakarta –

Kisruhnya Ominibus Law dalam RUU Kesehatan menuai pro dan kontra di banyak kalangan. Salah satu yang paling disorot adalah mahalnya biaya surat izin dokter yang disebutkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Mengutip laporan dari dokter dan Wakil Menteri Kesehatan, dr. Dante Saksono, Menteri Kesehatan mencoba menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Daftar (STR). Dikatakannya, dalam proses mengantongi STR dan SIP, ada iuran untuk dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), iuran masing-masing asosiasi spesialis, dan syarat Satuan Kredit Profesi (SKP). yang berjumlah Rp. 6 juta.

Sekretaris Pengamat Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Judilherry Justam mengatakan, setidaknya dokter membutuhkan 250 SKP untuk mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi untuk menerbitkan SIP.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Sayangnya, rilis SKP menurutnya mudah digunakan. Ia mencontohkan kasus demo dokter tentang penolakan munculnya program studi dokter perawatan primer (DLP) pada 2017.

Saat itu, Judilherry menyebut IDI menawarkan ‘iming-iming’ berupa enam hadiah SKP bagi mereka yang ikut demo.

“Nah, harus saya sampaikan bahwa SKP ini rawan disalahgunakan. Pada dasarnya SKP diberikan pada pertemuan ilmiah dokter seperti seminar, workshop, dan lain-lain,” ungkapnya dalam Forum Group Discussion Dr. RS Cipto Mangunkusumo, Selasa (28/3/2023).

“Nah, penyalahgunaan itu terjadi, misalnya IDI waktu itu menolak prodi DLP, padahal uji materi menghapus DLP, Mahkamah Konstitusi menolak, nah bagi yang ikut demo, dikasih hadiah. dari 5-6 SKP, jadi demo lebih baik karena menulis makalah medis atau presentasi hanya 2-4 SKP. Lebih baik demo,” terangnya.

Ia juga menilai syarat SKP mengantongi rekomendasi profesional sebagai syarat penerbitan SIP tidaklah mudah dan murah. Ia menuding IDI memiliki kepentingan di balik persyaratan tersebut.

“Nampaknya pemberian SKP melalui panitia temu ilmiah juga menjadi ajang untuk mendapatkan pendanaan bagi IDI,” ujarnya.

Klarifikasi IDI

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu membantah dr. Adib Khumaidi menuding sengaja memaksa para dokter menunjukkan enam ‘hadiah’ SKP. Kebijakan tersebut, kata dia, bukan berasal dari organisasi nasional, melainkan keputusan atau kebijakan daerah.

Apalagi menurutnya, dalam pemberian SKP ada tiga aspek yang harus diperhatikan agar tidak hanya pembelajaran dan profesionalisme. Ada juga soal pelayanan profesional.

“Jadi satu, yang jelas bukan kebijakan dari Ikatan Dokter Indonesia. Nanti muncul hanya melalui kasuistis, bukan dari PB IDI, dan itu dianggap sebagai bagian dari pemahaman sosial dan profesional pelayanan itu karena ada perjuangan profesional yang terjadi. jadi waktu itu,” jelas dr. Ditemui di Gedung PB IDI, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).

“Tapi sekali lagi, jangan bilang langkah-langkah seperti demonstrasi dinilai dalam SKP karena SKP itu ada beberapa ranah, tapi ada yang namanya bidang studi, bidang profesi, dan bidang pengabdian profesi.”

Simak Video “Menkes Budi Perlihatkan ‘Penyalahgunaan Kekuasaan’ Terkait Izin Praktek Dokter”
[Gambas:Video 20detik]