STR dokter berlaku seumur hidup seperti ijazah, beginilah nasib SIP

Read Time:1 Minute, 58 Second

Jakarta –

Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr Arianti Anaya, MKM menegaskan, pemerintah akan menyederhanakan surat tanda daftar (STR) dan surat izin praktik (SIP). Ini akibat stagnasi jumlah dokter dan dokter spesialis sehingga dinilai mengelak dari izin kepelatihan.

Selain STR dan SIP, perolehan Satuan Kredit Profesi (SKP) juga akan dilakukan secara transparan ke depan dan tidak membebani dokter. Meski disederhanakan, pemerintah menjamin kualitas dokter tetap terjaga.

STR berlaku seumur hidup

Ibarat ijazah, STR akan berlaku seumur hidup. Kecuali dalam hal STR harus dicabut karena kemungkinan pelanggaran kode etik.

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Ini merupakan perubahan drastis dari STR asli yang harus diperbarui setiap lima tahun.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan penyederhanaan proses pendaftaran dan izin praktek, dimana STR tersebut akan berlaku seumur hidup. Jadi STR sama dengan ijazah karena STR ini merupakan surat keterangan pendaftaran yang mendata tenaga kesehatan. .dan tenaga medis,” ujarnya dalam Audiensi Publik RUU Kesehatan Kamis (30/3/2023).

“Di mana dasar perizinan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis menjalankan fungsinya masing-masing, proses pendaftaran dan perizinan dilakukan bersama dengan pusat dan daerah, tentunya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya. .

standar SKP

Dalam memperoleh STR dan SIP juga harus memenuhi minimal 250 SKP yang dapat diperoleh dari pertemuan ilmiah seperti webinar hingga makalah kedokteran. Kementerian Kesehatan melalui Omnibus Law RUU Kesehatan berupaya mengumpulkan SKP untuk diperbaiki dengan menginput data ke dalam sistem online.

Bukan lagi berupa lembaran-lembaran kertas yang dikhawatirkan akan hilang. Standar 250 SKP juga akan didiskusikan dengan pemangku kepentingan jika ada kemungkinan untuk diperbaiki agar tidak memberatkan dokter, terutama terkait biaya.

Seperti diketahui, beberapa webinar untuk mendapatkan SKP juga menelan biaya jutaan rupiah. Biaya untuk setiap webinar dan kegiatan berbeda-beda, sehingga Kemenkes RI berharap nantinya setiap kegiatan dan ketentuan harganya ada standarnya.

“Biaya pengumpulan SKP melalui seminar bervariasi, ada yang murah, ada yang gratis, ada yang mahal,” lanjutnya.

“Pengumpulan SKP akan dilakukan dengan cara yang terstandar artinya kita akan duduk bersama stakeholder terkait, bagaimana kita bisa membantu tenaga kesehatan dan mempermudah akses karena tujuan dari SKP ini adalah untuk membantu tenaga kesehatan dan tenaga medis agar tetap kompeten. ,” dia berkata.

“Mereka tidak lagi terbebani karena harus memungut SKP, lalu harus cuti, tentu akan dibayar,” lanjutnya.

SKP tetap dapat diterbitkan dari organisasi profesi atau perguruan tinggi.